berita terupdate indo-inggris

Rumah Orangutan "Dikuasai" Malaysia

KASUS penemuan oranghutan dengan wajah terluka parah diduga ulah warga Kalimantan atas suruhan PT Khaleda  milik Malaysia.

Ternyata kejadian ini sudah kerap terjadi. Centre for Orangutan pun telah mengantongi bukti. Bahkan, orangutan kerap mendapat perlakuan kasar di rumahnya sendiri. Mereka dianggap hama, lantaran memakan pucuk kelapa sawit. Padahal ini terjadi lantaran sarangnya dibabat dan dijadikan lahan perusahaan kelapa sawit.

"Sebagian besar, tepatnya 85 persen perusahaan sawit di Pulau Kalimantan merupakan milik Malaysia," ujar Founder Centre for Orangutan Protection (COP), Hardi Baktiantoro kepada okezone saat wawancara di Gedung HighEnd Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Secara De Facto, terlihat bahwa Kalimantan dikuasai oleh Malaysia," lanjutnya.

Pembukaan lahan atau deforestasi besar-besaran untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit ini merupakan salah satu penyebab utama kepunahan satwa orangutan.

Hewan mamalia ini kehilangan habitat yang menjadi rumahnya kemudian masuk ke perkebunan-perkebunan sawit milik perusahaan.

"Orangutan masuk ke perkebunan dan memakan buah sawit, kemudian diburu oleh orang suruhan perusahaan," tutur Hardi.

"Seharusnya, perusahaan dan pemerintah punya tanggung jawab setelah melakukan pembabatan lahan, misalnya mitigasi satwa," jelas Hardi lagi.

Orangutan home "Mastered" Malaysia

CASE oranghutan discovery with his face badly injured allegedly caused the citizens of Borneo's top messengers PT Khaleda Malaysia.

It turned out that this incident has often occurred. Centre for Orangutan has pocketed any evidence. In fact, orangutans often received harsh treatment at his own house. They are considered pests, because eating palm shoots. And this happens because the nest cut down and clear land for palm oil companies.

"Most, exactly 85 percent of oil companies on the island of Borneo belong to Malaysia," said Founder, Centre for Orangutan Protection (COP), Hardi Baktiantoro to okezone time of the interview at the House of highend Jalan Kebon Sirih, Central Jakarta.

"In De facto, it appears that controlled by Malaysian Borneo," he continued.

Land clearing or deforestation to be a large-scale oil palm plantations is one of the main causes of wildlife extinction of orangutans.

Mammals is loss of habitat that became his home and then go into oil palm plantations owned by the company.

"Orangutans into eating the fruit of oil palm plantations and, later hunted down by agents of the company," said Hardi.

"Supposedly, companies and governments have a responsibility after clearing the land, such as wildlife mitigation," said Hardi again.


INDONESIA TARIKMUNDUR KOMODO SEBAGAI NEW SEVEN WONDERS

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menarik mundur Taman Nasional Komodo (TNK) sebagai finalis dalam ajang pemilihan tujuh keajaiban alam baru atau "New seven wonders of nature" (N7WN).

"Keputusan ini diambil karena pihak penyelenggara kampanye New 7 Wonders (N7W) Foundation telah melakukan tindakan tidak profesional, tidak konsisten, dan tidak transparan, serta tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), Jero Wacik, di Jakarta, Senin.

Menurut menteri ketika secara resmi mengumumkan keputusan itu dalam acara jumpa pers, meski TNK mengundurkan diri dari kampanye pemilihan tujuh keajaiban alam baru bersi yayasan New 7 Wonders, namun TNK tetap merupakan "world heritage" atau warisan dunia yang diakui Unesco pada 1991.

Pada Agustus 2008, Kementrian budaya dan pariwisata menjadi Official Supporting Committee (OSC)/Lead Agency untuk mendukung TNK sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam baru yang pemilihannya dilakukan melalui "online voting".

Kementrian budaya dan pariwisata telah melakukan serangkaian kegiatan kampanye "online" dan "offline" baik di dalam maupun di luar negeri untuk mempromosikan dan mendukung TNK dan telah membuahkan hasil pada 21 Juli 2009 saat TNK terpilih sebagai salah satu dari 28 finalis kampanye N7WN setelah menyisihkan 440 nominasi dari 220 negara.

Dalam perjalanannya muncul polemik, yayasan N7W pada awal Desember 2010 menyatakan setuju Indonesia dalam hal ini Jakarta sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan (Official Host) deklarasi 7 keajaiban dunia alam.

Panitia kemudian menyaratkan Pemerintah Indonesia membayar "license fee" sebagai tuan rumah penyelenggaraan deklarasi sebesar 10 juta dolar AS serta menyiapkan 35 juta dolar AS sebagai biaya penyelenggaraan acara deklarasi.

Padahal Kementrian budaya dan pariwisata baru sekadar menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah namun sama sekali belum menandatangani persetujuan apapun maupun mendaftarkan proposal "bidding" resmi seperti yang disyaratkan yayasan N7W pada dokumen New7Wonders Official Host Worldwide Bidding Tender.

Permintaan itu kemudian ditolak oleh Kementrian budaya dan pariwisata karena dinilai tidak realistis namun sebagai reaksi penolakan itu, yayasan N7W pada akhir Desember 2010 mengancam akan mengeliminasi TNK sebagai finalis N7W.

Menurut Wacik, kedua hal tersebut sangat tidak berhubungan karena keberadaan TNK sebagai finalis kampanye N7WN dan penawaran yayasan N7W untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan merupakan dua hal yang berbeda dan seharusnya tidak memiliki keterkaitan sama sekali.

Pada 7 Februari 2011, yayasan N7W memutuskan untuk tetap mempertahankan TNK sebagai finalis namun melakukan tindakan penghapusan peran Kementrian budaya dan pariwisata sebagai OSC.

Keputusan itu dianggap sepihak dan tidak adil karena tidak didasari dengan alasan yang jelas, selain itu pihak N7W tidak mencabut maupun membatalkan perjanjian Standard Participating Agreement yang merupakan satu-satunya dokumen resmi yang telah ditandatangani bersama pada awal kampanye yang menyatakan Kementrian budaya dan pariwisata adalah OSC dari TNK pada kampanye N7WN.

Kementrian budaya dan pariwisata kemudian menunjuk pengacara Todung Mulya Lubis untuk menghadapi persoalan itu. Todung berpendapat, Kemenbudpar tidak pernah melakukan "wan-prestasi" dalam Standard Participating Agreement yang telah disepakati.

"Kami sudah kirimkan surat somasi yang dijawab oleh `legal consult` mereka di London. Kami balas surat itu dan hingga hari ini tidak ada tanggapan dari mereka," katanya.

Ia menambahkan tindakan yayasan N7W menghapus Kementrian budaya dan pariwisata sebagai OSC melanggar prinsip hukum universal. "Tidak ada perjanjian yang dibatalkan secara sepihak karena tidak ada pelanggaran yang terjadi di sini," katanya.

Stop Kampanye

Kementrian budaya dan pariwisata menemukan beberapa fakta tentang yayasan N7W yang sangat berorientasi komersil, meski menyatakan diri sebagai yayasan nirlaba. Selain itu pelaksanaan kampanye N7WN tidak konsisten dan transparan.

Sebagai sebuah organisasi internasional, pihaknya menilai yayasan itu sangat ganjil ketika ditemukan fakta bahwa yayasan N7W tidak memiliki domisili/kantor yang jelas dan dikelola oleh hanya segelintir orang (kemungkinan hanya merupakan virtual office) namun hendak berurusan dengan transaksi jutaan dolar AS.

"Masyarakat dunia akan tetap mengakui Komodo sebagai `the one and only real dragon in the world` dan fakta ini tidak akan dapat tergantikan. Untuk itu kami tetap berkomitmen untuk mengembangkan dan mempromosikan TNK sebagai kawasan konservasi dan destinasi pariwisata internasional di Indonesia. Melalui branding `Komodo the Real Wonder of the World`, kita akan promosikan TNK ke seluruh dunia," kata Wacik.

Pihaknya yang telah berperan sebagai "lead agency" untuk TNK pada kampanye N7WN berketetapan tidak melanjutkan kampanye bersama dengan yayasan N7W. Dirjen Pemasaran Kementrian budaya dan pariwisata Sapta Nirwandar menyatakan TNK sebagai finalis N7W selama tiga tahun telah gencar dipromosikan ke mancanegara.

"TNK telah dikenal masyarakat dunia dan kunjungan ke destinasi itu juga meningkat pesat," kata Sapta. Pada 2007 di mana awal program kampanye dilakukan jumlah wisman yang berkunjung baru sebanyak 16.000 orang, pada 2008 dan 2009 meningkat menjadi masing-masing 21.000 dan 36.000 wisman. Sedangkan pada 2010 jumlah itu melonjak menjadi 45.000 wisman.

INDONESIA KOMODO PULL BACK AS A NEW SEVEN Wonders
Government of Indonesia through the Ministry of Culture and Tourism withdraw Komodo National Park (KNP) as a finalist in the selection of the new seven natural wonders or "New seven wonders of nature" (N7WN).
"This decision was taken because the organizer of the campaign New 7 Wonders (N7W) Foundation has committed unprofessional, inconsistent, and not transparent, and do not have the credibility that can be accounted for," said Minister of Culture and Tourism (Minister of Culture), Jero Wacik, in Jakarta, Monday.
According to the minister when the decision was officially announced in a press conference, although TNK resigned from the election campaign insisted the new seven natural wonders of the New 7 Wonders Foundation, but the KNP remains a "world heritage" or the Unesco world heritage recognized in 1991.
In August 2008, the Ministry of culture and tourism became the Official Supporting Committee (OSC) / Lead Agency to support the KNP as one of the seven new natural wonders of the selection is done through "online voting".
Ministry of culture and tourism has conducted a series of campaign activities "online" and "offline" both at home and abroad to promote and support the KNP and have produced results on July 21, 2009 when the KNP was chosen as one of 28 finalists N7WN campaign after setting aside 440 nominations from 220 countries.
On his way up the polemic, N7W foundation in early December 2010 had agreed Jakarta Indonesia in this regard as the Host Organisation (Official Host) declaration of seven wonders of the natural world.
The committee then requires the Government of Indonesia to pay a "license fee" as the host of the declaration of 10 million U.S. dollars and prepared 35 million U.S. dollars as the cost of organizing the event declaration.
Though the new Ministry of culture and tourism simply expressed an interest to host but did not sign any agreement or registering the proposal "bidding" as required by the official foundation document N7W the New7Wonders Official Host Tender Bidding Worldwide.
The request was later rejected by the Ministry of culture and tourism as it is considered unrealistic, but as a rejection reaction, the foundation N7W in late December 2010 threatened to eliminate the KNP as a finalist N7W.
According to Wacik, two things really are not related because of the existence of the KNP as a finalist campaigns and bidding N7WN N7W foundation to make Indonesia as the host organization are two different things and should have no relation at all.
On February 7, 2011, the foundation decided to retain N7W KNP as a finalist but the removal action ministry of culture and tourism's role as OSC.
The decision was considered to be one-sided and unfair because it is not based on the obvious reasons, besides the N7W not revoke or cancel a Participating Agreement Standard agreement which is the only official document that has been signed at the beginning of a campaign that says the Ministry of culture and tourism is the OSC of KNP on N7WN campaign.
Ministry of culture and tourism and then appoint a lawyer Todung Mulya Lubis to confront the issue. Todung argues, Kemenbudpar never done "wan-achievement" Participating in the Standard Agreement has been agreed.
"We already sent a letter summons was answered by` legal `consult them in London. We reply to the letter and to this day there is no response from them," he said.
He added that measures to remove N7W foundation of culture and tourism ministry as the OSC violate the principle of universal law. "No agreement is terminated unilaterally because there is no violation that occurred here," he said.
Campaign Stop
Ministry of culture and tourism to find some facts about the very foundations N7W commercially oriented, despite the self-proclaimed non-profit foundation. Besides the implementation of the campaign N7WN not consistent and transparent.
As an international organization, it was very odd assess the foundation when it was discovered the fact that the foundation does not have a domicile N7W / office a clear and managed by only a handful of people (probably just a virtual office) but want to deal with millions of dollars of transactions.
"The world community will continue to recognize the dragons as` the one and only real dragon in the world 'and this fact will not be replaced. To that end we remain committed to developing and promoting the conservation area and the KNP as international tourism destinations in Indonesia. Through branding ` Komodo The Real Wonder of the World `, we will promote the KNP to the whole world," said Wacik.
He said he had acted as "lead agency" for the KNP on N7WN campaign determined not to continue the campaign together with the foundation N7W. Marketing Director General of Ministry of culture and tourism Nirwandar states N7W KNP as a finalist for three years has been heavily promoted to foreign countries.
"KNP has been known to the world community and visits to destinations that are also increasing rapidly," Sapta said. In the 2007 campaign in which the initial program performed the number of tourists who visit as many as 16,000 people a new, in 2008 and 2009 respectively increased to 21,000 and 36,000 foreign tourists. While in 2010 the number jumped to 45,000 foreign tourists.